Jumat, 20 April 2012

Bupati ‘Bongkar Kebobrokan’ Pengelolaan Pendidikan di Lombok Timur

LOMBOK TIMUR, CR - Bupati Lombok Timur, Drs. H.M. Sukiman Azmy, MM bersama Wakil Bupati, H.M. Syamsul Luthfi, SE. M.Si, Kamis (23/2) lalu menggelar rapat koordinasi bersama semua eselon yang ada di lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), camat dan kepala desa se-Lombok Timur.
Dalam rapat koordinasi yang berlangsung di aula pendopo Bupati Lombok Timur tersebut, bupati membahas dua hal, yakni bidang pendidikan dan zakat. “Dalam rapat koordinasi kali ini, ada dua pokok penting yang harus kita bahas bersama yakni bidang pendikan, dan zakat,” papar HM. Sukiman Azmy.
Dalam evaluasi tersebut, bupati seakan membongkar semua kebobrokan pengelolaan pendidikan atau sekolah yang ada di Lombok Timur, mulai dari masalah pengelolaan dana BSM, BOS, dugaan pemotongan gaji, dan lainnya. “Saya banyak mendapatkan SMS keluhan masyarakat, dana BOS lebih banyak digunakan untuk bayar honor para guru. Belum lagi terjadi pemungutan pada wali murid,” tegasnya.
Menurutnya, sebagian besar dana BOS digunakan diluar ketentuan yang berlaku. Oleh sebab itu ia berharap kepada semua sekolah yang dapat bantuan dana itu menggunakannya sesuai dengan peruntukan yang telah ditentukan. Terkait dengan hal itu bupati memerintahkan semua pihak terkait, mulai dari unit pelaksana teknis pendidikan pemuda dan olahraga (UPTD Dikpora), dan Camat untuk turun melakukan pengawasan dengan baik.
“Tidak saja inspektorat yang mempunyai tugas, camat, UPTD, dan pengawas sekolah harus betul-betul memonitor pelaksanaan BSM dan BOS. Semua kita harus ikut serta dalam melakukan pengawasan, agar kepala sekolah tidak masuk penjara. Di Lotim berdasarkan temuan inspektorat ada setengah dari jumlah sekolah yang tidak memperhatikan juklak juknis yang ada,” tegasnya.
Tidak hanya persoalan dana BOS yang diterima keluhan melalui SMS, dana BSM juga tidak sedikit Bupati mendapatkan pesan singkat (SMS) dari masyarakat. Keluhan yang diungkapkan melalui pesan singkat tersebut kata Bupati berupa penyunatan BSM oleh pihak sekolah dengan alasan yang berbeda-beda.
“Kalau BSM dibagi sesuai dengan aturan, maka tidak akan ada laporan dari masyarakat tentang penyalahgunaan BSM itu sendiri,” tegasnya sembari mengatakan, dari sidak (inspeksi mendadak, red) yang pernah saya lakukan, ada sekolah yang mengaku kalau itu adalah kesepakatan bersama wali murid, sekolah dan komite sekolah. “Hal ini adalah alasan yang tidak rasional. Karena apa pun alasannya BSM, dan BOS harus disalurkan sesuai dangan aturan yang ada,” tukasnya.

Bupati: Kalau Masih Ada Kepsek yang Bandel Harus Dipecat
Bagi semua sekolah, seragam khusus sudah menjadi identitas sekolah masing-masing dan itu memang sudah menjadi trend tersendiri. Namun demikian hal ini tanpa disadari memiliki dampak tersendiri bagi generasi muda cerdas tapi tidak mampu secara ekonomi, seakan mempersempit ruang gerak bagi putra-putri daerah yang otaknya berilian, karena mereka harus berhadapan dengan mahalnya fasilitas seragam sekolah yang diharuskan pembeliannya di sekolah yang bersangkutan.
Bagiamana tindakan pemerintah? Dalam hal ini pemerintah kabupaten Lombok Timur, dengan tegas melarang kepala sekolah yang mengadakan dan menjual seragam khusus sekolah karena hal itu membebani masyarakat, kecuali pakaian seragam olahraga.
Namun demikian, instruksi bupati kepada sekolah negeri itu masih belum efektif, masih banyak sekolah “plat merah” yang tidak mengindahkannya. Dan hal itu membuat geram bupati. Sehingga pada saat evaluasi kemarin, bupati kembali menegaskan bahwa sekolah negeri tidak boleh menjual seragam khusus kepada siswanya.
Kebijakan bupati yang melarang sekolah menjual seragam khusus supaya semua masyarakat Lombok Timur yang usianya masih sekolah dapat menikmati sekolah tanpa harus ada anggaran tambahan lain dari para orang tua. Karena bagaiamana pun pemerintah telah menggelontorkan dana yang besar bagi pendidikan di Indonesia.
Bupati menegaskan, jangan karena tidak ada seragam, para siswa tidak bisa bersekolah, terlebih lagi otak siswa tersebut sangat brilian. “Seragam dibeli di koperasi sekolah dengan harga yang sangat mahal. Dari pada tidak sekolah gara-gara seragam, lebih baik tidak berseragam dari pada tidak bersekolah. Jangan membebani wali murid sehingga terpaksa anaknya harus pergi ke Malaysia,” tegasnya.
Oleh sebab itu, ia kembali menginstruksikan bawahannya untuk melacak dan menemukan kepala sekolah (kepsek) yang menjual seragam sekolah. “Tidak ada lagi seragam khusus. Kalau masih ada kepala sekolah yang membandel, itu harus dipecat. Masih banyak orang yang baik dan beritikad baik dalam membangun pendidikan di Lombok Timur ini,” tegas bupati sembari mengatakan, “Tolong kadis untuk mencatat kepala sekolah yang menjual seragam dengan alasan permintaan komite dan apa pun itu, akan dipecat”.
Bupati juga menegaskan, perilaku pendidik, banyak yang tidak sesuai dengan aspek moral, kualitas, dan profesional. Oleh sebab itu, bagi guru yang mendapatkan sertifikasi harus ada peningkatan, sehingga sebanding dengan apa yang didapatkannya, di mana gaji guru sertifikasi dua kali lipat dari gaji sebelumnya.
“Di lapangan, yang saya temukan, ada guru sertifikasi yang mempunyai asisten yakni guru tidak tetap (GTT). Asisten tersebut digaji oleh guru yang mendapatkan sertifikasi. Ini sangat hebat sekali, sekarang ada guru sertifikasi mempunyai asisten sementara dia enak-enakan di rumah. Bagi yang kedapatan seperti itu, tidak menutup kemungkinan sertifikasinya akan kita tarik,” tegasnya.

Hentikan Pemotongan Gaji Guru
Pada evaluasi tersebut, Bupati Lombok Timur benar-benar mengeluarkan semua temuannya di lapangan, termasuk membongkar adanya indikasi pemotongan gaji para guru sertifikasi yang dilakukan UPTD terhadap sekolah dan guru sertifikasi.
Praktik itu, menurut bupati, para kepala sekolah dan guru sertifikasi di depan atasannya, mereka bilang siap, namun dibelakang mereka marah dan menggerutu karena tidak terima. “Cara-cara yang digunakan Dinas Dikpora harus dihentikan,” tegasnya.
Bupati juga menyebutkan, dana yang dipotong dari guru itu ada indikasi dilakukan oleh pihak dinas terkait dan yang menjadi juru pungut adalah bawahan ditingkat kecamatan. “Tukang pungut dan sebagai sponsornya adalah UPTD Dikpora. Ujung-ujungnya potong gaji, dan honor. Kekeliruan seperti itu harus dihentikan. Lebih baik Kadis Dikpora tidak usah pergi kesana kemari, diam di kantor dari pada harus membebani guru dan sekolah,” cetus bupati yang mantan Dandim ini.

Kedisiplinan Guru PNS Lombok Timur Menurun
Terkait kedisiplinan para guru negeri menurut bupati, saat ini mulai menurun. Hal itu diungkapkannya berdasarkan hasil inspeksi mendadak (sidak), di mana para guru negeri ini jarang mengikuti apel terutama pada hari Senin.
Sementara, pihak UPTD, pengawas dan camat yang diharapkan untuk memantau dan mengawasi menurut bupati, hanya turun saat jadwal yang sudah ditentukan saja. Seharusnya, UPTD dan Pengawas menyebar, turun langsung ke sekolah untuk melihat dan mengikuti apel, meskipun itu berada diluar jadwalnya.
“Saya harap jangan hanya turun saat jadwal saja. Kalau turun saat jadwal, maka pihak sekolah pasti akan menyiapkannya dengan sedemikian rupa. Akan tetapi kalau dengan cara sidak, maka kita bisa tahu seperti apa situasi dan kondisi yang ada sebagai bahan evaluasi kita bersama,” harapnya.
Bupati dalam kesempatan itu menjadikan SDN 1 Songak kecamatan Sakra sebagai salah satu contoh bagi sekolah lainnya. Dalam sidaknya, Bupati menemukan pelaksanaan apel bendera dengan cukup khidmat. “Saya sangat salut terhadap SD 1 Songak, dalam melaksanakan apel bendera, tidak satu pun muridnya bercanda-canda dibelakang barisan,” sebutnya.
Menurutnya, ketidakdisiplinan para guru PNS akan membawa dampak negative terhadap siswa sebagai peserta didik. “Dari beberapa sidak yang sudah saya lakukan, banyak guru yang malas mengikuti apel bendera. Belum lagi dia suka terlambat,” sentilnya.

Bupati: Tidak Ada Instruksi Potong Gaji
Dari 3280 orang jumlah guru sertifikasi dengan gaji minimal hingga Rp. 5 juta, Bupati Lombok Timur berharap para guru sertifikasi mengeluarkan zakat 2,5 persen. Pihaknya meminta seluruh jajaran SKPD untuk membantu dalam melakukan sosialisasi tentang zakat tersebut.
“Saya tidak menginstruksikan potong gaji, akan tetapi keihklasan dari pada para guru sertifikasi yang sangat kita harapkan. Karena per bulan badan amil zakat daerah (BAZDA) hanya bisa mengumpulkan sebesar Rp. 223 juta per bulannya,” pintanya.
Potensi zakat dengan banyaknya jumlah penduduk dan luas lahan pertanian di Kabupaten Lombok Timur ini sangatlah besar namun sayangnya sejauh ini belum mampu diperoleh Bazda sehingga berdampak pada minimnya hasil perolehan.
Dari data yang ada, menurut bupati, luas persawahan di Lotim mencapai 45.717 hektar dengan hasil produksi pertanian mencapai 365.868 ton padi. Menurut hitungannya, kalau semua zakat itu disalurkan melalui Bazda, maka akan terkumpul 261.165 ton.
“Jika penjualannya Rp 6 juta perton, maka dari gabah tersebut akan terkumpul zakat sebesar 165,935 miliar dalam sekali panen. Perbandingannya mencapai 10 persen anggaran perbelanjaan daerah (APBD) Lombok Timur,” jelasnya.
Bupati menilai, badan amil zakat desa/kelurahan (Bazdes/Kel) belum berjalan seperti apa yang diharapkannya. Padahal terdapat 61 panti asuhan di Lombok Timur yang disantuni Bazda, belum lagi asuhan keluarga dan lain sebagainya.
Sukiman Azmy berharap, seluruh SKPD, BUMD, UPTD, dan Pengawas untuk berpartisipasi aktif pada kedua bidang tersebut. “Kalau kedua bidang tersebut berjalan, maka kita tidak akan lama meretas kemisikan di Lombok Timur,” imbuhnya.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Bupati membuka ruang dialog bersama seluruh jajaran yang ada, sambil menyerap aspirasi. Seperti halnya kepala UPTD Dikpora Suela Lalu Wiramade, pihaknya memberikan sejumlah laporan dan permohonan kepada bupati Lotim.
Dalam laporannya tersebut, untuk wilayah kecamatan Suela sangat kekurangan guru khsususnya di desa Perigi kecamatan Suela, dan sangat kesulitan mengatur kondisi guru yang ada, akibat kekurangan guru tersebut. Untuk pegawai yang nomor induk kepegawaian (NIK) tahun 2009/2010, pihaknya meminta jangan ada mutasi. Sebab kalau terjadi mutasi, maka yang akan menjadi sasaran adalah UPTD Dikpora Suela meski pun itu adalah satu atau dua orang.
Dalam kesempatan itu, pihaknya juga memohon agar Bupati Lotim segera membentuk tim penilai kinerja guru sertifikasi, karena banyak guru sertifikasi yang tidak sesuai dengan hajat dari sertifikasi tersebut sehingga tidak ada lagi guru sertifikasi yang mempunyai asisten.
Sementara itu juga, untuk meningkatkan pendapatan Bazda Lotim, seluruh jajaran, siap membantu dalam melakukan sosialisasi di tenganh masyarakat dan para PNS yang ada di lingkup Pemda Lombok Timur. [cr-017]

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar