Jumat, 20 April 2012

Ungkap Temuan DAK, Dikpora Mataram Intervensi Dewan Pendidikan

MATARAM, CR - Gara-gara menyampaikan temuan hasil pemantauan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan tahun 2010 yang dilaksanakan pada Desember 2011 kepada wartawan, pejabat penting Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram mengintervensi Dewan Pendidikan Kota Mataram (DPM).
“Karena saya menyampaikan data DAK 2010 itu, saya tadi langsung ditelpon Kepala Bidang Dikdas Dikpora Mataram, Pak H. Zaenal sambil memarahi saya dan begitu juga dengan pak kadis,” ungkap Ketua Dewan Pendidikan Kota Mataram (DPM), H. Adnan Muchsin di Mataram, Kamis (12/4).
Adnan mengaku saat ditelpon oleh Kepala Bidang Dikdas Dikpora Mataram dirinya langsung dimarahi, karena menyampaikan data temuan DAK Pendidikan tahun 2010, dimana DPM Mataram menemukan sejumlah kepala sekolah SD tidak mengetahui aturan penggunaan DAK karena minimnya sosialisasi, pengadaan fasilitas sekolah tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah dan pengerjaan bangunan fisik untuk rehab hingga dilaksanakannya pemantauan pada bulan Desember 2012 belum juga rampung pengerjaannya. Padahal seharusnya akhir tahun 2010 pengerjaan pembangunan fisik rehab gedung dan pembangunan perpustakaan sudah selesai akhir tahun 2010.
DPM melakukan pemantauan sesuai permintaan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) saat itu untuk memantau pelaksanaan bantuan DAK pendidikan 2010 yang dilaksanakan pada bulan Desember 2011. Temuan DPM tersebut tercantum dalam surat rekomendasi yang dibuat dan sudah dijilid setebal kurang lebih 25 halaman.
Ketika dikonfirmasi terkait temuan DPM tentang DAK pendidikan tahun 2010, Kepala Dinas Dikpora Mataram, H. Ruslan Efendi dan Kepala Bidang Dikdas Dikpora Mataram, H. Zaenal Arifin dan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Bidang Dikdas dan Tk Dinas Dikpora Mataram, Sarah, justru menjawab dengan emosi yang dibarengi suara tinggi dan keras.
“Kenapa Dewan Pendidikan itu memberi informasi kepada wartawan tentang temuannya itu,” kata Zaenal sambil emosi dan geram kepada wartawan yang mengkonfirmasi terkait DAK pendidikan.
Bahkan Kepala Dinas Dikpora Kota Mataram, H. Ruslan Efendi dengan nada suara tinggi mengingatkan wartawan untuk tidak kembali mengangkat berita persoalan DAK pendidikan baik itu yang berkasus dan sudah masuk persidangan yakni kasus DAK 2009 hingga realisasi bantuan DAK pendidikan tahun lainnya.
Setiap dimintai keterangan terkait DAK pendidikan dan berapa jumlah sekolah penerima serta nama-nama sekolah penerima DAK pendidikan tahun 2010, 2011 bahkan bantuan untuk DAK pendidikan tahun 2012 dimana pengelolaannya dengan swakelola, pihak pejabat Dinas Dikpora Mataram selalu menutup rapat dan menghindari publikasi media. Setiap wartawan meminta nama sekolah penerima bantuan DAK pendidikan, Dinas Dikpora Mataram selalu bungkam dan menghindar. “Tanya langsung sana sama kepala sekolah,” cetus Ruslan dengan nada suara tinggi serta muka merah.
Pada tahun 2011, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram member vonis satu tahun penjara kepada salah seorang staf Dinas Dikpora Kota Mataram, Totok terkait kasus korupsi DAK Pendidikan tahun 2009. Sayangnya kasus DAK Pendidikan Kota Mataram tahun 2009 yang diduga merugikan negara hingga miliaran rupiah tersebut penyidikan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB hanya sampai di tingkat staff. Padahal, kasus korupsi DAK Pendidikan tahun 2009 tersebut merupakan kesalahan pada taraf kebijakan yang melibatkan pejabat Dikpora Kota Mataram dan pejabat penting Kota Mataram pada saat terjadinya kasus korupsi tersebut pada tahun 2009.
Sebelumnya, Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud) RI, Masyuri Kasim mendesak pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB untuk menuntaskan kasus korupsi DAK Pendidikan yang ada di NTB termasuk Kota Mataram. Pasalnya, kasus korupsi di dunia pendidikan harus segera dibersihkan karena telah mencoreng dunia pendidikan.
Kasus penyelewengan DAK pendidikan yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi (NTB), seperti kasus DAK pendidikan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Dikpora) Kota Mataram. Terdakwa tunggal dalam kasus korupsi DAK) Dikpora Kota Mataram tahun 2009, Tjatur Totok Hadianto, divonis satu tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram.
Putusan itu dibawah tuntutan jaksa 1,6 tahun penjara. Terdakwa diganjar dengan pasal 11 Undang–Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
Tjatur terbukti menerima gratifikasi dari rekanan dan kepala sekolah yang menerima proyek DAK tahun 2009. Jumlahnya bervariasi, hingga terakumulasi mencapai Rp 350 Juta.
Sementara Kepala Dinas Dikpora Kota Mataram waktu itu H Lalu Syafi'i yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Dikpora NTB tidak tersentuh hukum.
Penyelewengan DAK pendidikan juga terjadi di Kota Bima, NTB, yang melibatkan Ketua Fraksi Demokrat DPRD NTB Sulaiman Hamzah.
Tersangka sudah dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan Mataram, oleh Kejati NTB, terkait kasus dugaan korupsi DAK Pendidikan di Kota Bima tahun anggaran 2007.
Politisi dari Partai Demokrat itu, sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pendidikan Dasar Pemuda dan Olahraga (Dikdaspora) Kota Bima, dan dalam masa jabatannya di Pemkot Bima itu ia teridentifikasi terlibat penyimpangan dalam pengelolaan DAK 2007 yang total nilai anggarannya mencapai Rp10 miliar untuk pembangunan 34 unit Sekolah Dasar (SD).
Versi penyidik kepolisian daerah (Polda) NTB yang memberkaskan dalam berita acara pemeriksaan (BAP), dugaan kerugian negara diperkirakan mencapai Rp766 juta.
Kasus dugaan penyelewengan dana DAK pendidikan juga terjadi di Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Barat. Seluruhnya sudah ditangani Kejati NTB. [CR-025]

Bupati ‘Bongkar Kebobrokan’ Pengelolaan Pendidikan di Lombok Timur

LOMBOK TIMUR, CR - Bupati Lombok Timur, Drs. H.M. Sukiman Azmy, MM bersama Wakil Bupati, H.M. Syamsul Luthfi, SE. M.Si, Kamis (23/2) lalu menggelar rapat koordinasi bersama semua eselon yang ada di lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), camat dan kepala desa se-Lombok Timur.
Dalam rapat koordinasi yang berlangsung di aula pendopo Bupati Lombok Timur tersebut, bupati membahas dua hal, yakni bidang pendidikan dan zakat. “Dalam rapat koordinasi kali ini, ada dua pokok penting yang harus kita bahas bersama yakni bidang pendikan, dan zakat,” papar HM. Sukiman Azmy.
Dalam evaluasi tersebut, bupati seakan membongkar semua kebobrokan pengelolaan pendidikan atau sekolah yang ada di Lombok Timur, mulai dari masalah pengelolaan dana BSM, BOS, dugaan pemotongan gaji, dan lainnya. “Saya banyak mendapatkan SMS keluhan masyarakat, dana BOS lebih banyak digunakan untuk bayar honor para guru. Belum lagi terjadi pemungutan pada wali murid,” tegasnya.
Menurutnya, sebagian besar dana BOS digunakan diluar ketentuan yang berlaku. Oleh sebab itu ia berharap kepada semua sekolah yang dapat bantuan dana itu menggunakannya sesuai dengan peruntukan yang telah ditentukan. Terkait dengan hal itu bupati memerintahkan semua pihak terkait, mulai dari unit pelaksana teknis pendidikan pemuda dan olahraga (UPTD Dikpora), dan Camat untuk turun melakukan pengawasan dengan baik.
“Tidak saja inspektorat yang mempunyai tugas, camat, UPTD, dan pengawas sekolah harus betul-betul memonitor pelaksanaan BSM dan BOS. Semua kita harus ikut serta dalam melakukan pengawasan, agar kepala sekolah tidak masuk penjara. Di Lotim berdasarkan temuan inspektorat ada setengah dari jumlah sekolah yang tidak memperhatikan juklak juknis yang ada,” tegasnya.
Tidak hanya persoalan dana BOS yang diterima keluhan melalui SMS, dana BSM juga tidak sedikit Bupati mendapatkan pesan singkat (SMS) dari masyarakat. Keluhan yang diungkapkan melalui pesan singkat tersebut kata Bupati berupa penyunatan BSM oleh pihak sekolah dengan alasan yang berbeda-beda.
“Kalau BSM dibagi sesuai dengan aturan, maka tidak akan ada laporan dari masyarakat tentang penyalahgunaan BSM itu sendiri,” tegasnya sembari mengatakan, dari sidak (inspeksi mendadak, red) yang pernah saya lakukan, ada sekolah yang mengaku kalau itu adalah kesepakatan bersama wali murid, sekolah dan komite sekolah. “Hal ini adalah alasan yang tidak rasional. Karena apa pun alasannya BSM, dan BOS harus disalurkan sesuai dangan aturan yang ada,” tukasnya.

Bupati: Kalau Masih Ada Kepsek yang Bandel Harus Dipecat
Bagi semua sekolah, seragam khusus sudah menjadi identitas sekolah masing-masing dan itu memang sudah menjadi trend tersendiri. Namun demikian hal ini tanpa disadari memiliki dampak tersendiri bagi generasi muda cerdas tapi tidak mampu secara ekonomi, seakan mempersempit ruang gerak bagi putra-putri daerah yang otaknya berilian, karena mereka harus berhadapan dengan mahalnya fasilitas seragam sekolah yang diharuskan pembeliannya di sekolah yang bersangkutan.
Bagiamana tindakan pemerintah? Dalam hal ini pemerintah kabupaten Lombok Timur, dengan tegas melarang kepala sekolah yang mengadakan dan menjual seragam khusus sekolah karena hal itu membebani masyarakat, kecuali pakaian seragam olahraga.
Namun demikian, instruksi bupati kepada sekolah negeri itu masih belum efektif, masih banyak sekolah “plat merah” yang tidak mengindahkannya. Dan hal itu membuat geram bupati. Sehingga pada saat evaluasi kemarin, bupati kembali menegaskan bahwa sekolah negeri tidak boleh menjual seragam khusus kepada siswanya.
Kebijakan bupati yang melarang sekolah menjual seragam khusus supaya semua masyarakat Lombok Timur yang usianya masih sekolah dapat menikmati sekolah tanpa harus ada anggaran tambahan lain dari para orang tua. Karena bagaiamana pun pemerintah telah menggelontorkan dana yang besar bagi pendidikan di Indonesia.
Bupati menegaskan, jangan karena tidak ada seragam, para siswa tidak bisa bersekolah, terlebih lagi otak siswa tersebut sangat brilian. “Seragam dibeli di koperasi sekolah dengan harga yang sangat mahal. Dari pada tidak sekolah gara-gara seragam, lebih baik tidak berseragam dari pada tidak bersekolah. Jangan membebani wali murid sehingga terpaksa anaknya harus pergi ke Malaysia,” tegasnya.
Oleh sebab itu, ia kembali menginstruksikan bawahannya untuk melacak dan menemukan kepala sekolah (kepsek) yang menjual seragam sekolah. “Tidak ada lagi seragam khusus. Kalau masih ada kepala sekolah yang membandel, itu harus dipecat. Masih banyak orang yang baik dan beritikad baik dalam membangun pendidikan di Lombok Timur ini,” tegas bupati sembari mengatakan, “Tolong kadis untuk mencatat kepala sekolah yang menjual seragam dengan alasan permintaan komite dan apa pun itu, akan dipecat”.
Bupati juga menegaskan, perilaku pendidik, banyak yang tidak sesuai dengan aspek moral, kualitas, dan profesional. Oleh sebab itu, bagi guru yang mendapatkan sertifikasi harus ada peningkatan, sehingga sebanding dengan apa yang didapatkannya, di mana gaji guru sertifikasi dua kali lipat dari gaji sebelumnya.
“Di lapangan, yang saya temukan, ada guru sertifikasi yang mempunyai asisten yakni guru tidak tetap (GTT). Asisten tersebut digaji oleh guru yang mendapatkan sertifikasi. Ini sangat hebat sekali, sekarang ada guru sertifikasi mempunyai asisten sementara dia enak-enakan di rumah. Bagi yang kedapatan seperti itu, tidak menutup kemungkinan sertifikasinya akan kita tarik,” tegasnya.

Hentikan Pemotongan Gaji Guru
Pada evaluasi tersebut, Bupati Lombok Timur benar-benar mengeluarkan semua temuannya di lapangan, termasuk membongkar adanya indikasi pemotongan gaji para guru sertifikasi yang dilakukan UPTD terhadap sekolah dan guru sertifikasi.
Praktik itu, menurut bupati, para kepala sekolah dan guru sertifikasi di depan atasannya, mereka bilang siap, namun dibelakang mereka marah dan menggerutu karena tidak terima. “Cara-cara yang digunakan Dinas Dikpora harus dihentikan,” tegasnya.
Bupati juga menyebutkan, dana yang dipotong dari guru itu ada indikasi dilakukan oleh pihak dinas terkait dan yang menjadi juru pungut adalah bawahan ditingkat kecamatan. “Tukang pungut dan sebagai sponsornya adalah UPTD Dikpora. Ujung-ujungnya potong gaji, dan honor. Kekeliruan seperti itu harus dihentikan. Lebih baik Kadis Dikpora tidak usah pergi kesana kemari, diam di kantor dari pada harus membebani guru dan sekolah,” cetus bupati yang mantan Dandim ini.

Kedisiplinan Guru PNS Lombok Timur Menurun
Terkait kedisiplinan para guru negeri menurut bupati, saat ini mulai menurun. Hal itu diungkapkannya berdasarkan hasil inspeksi mendadak (sidak), di mana para guru negeri ini jarang mengikuti apel terutama pada hari Senin.
Sementara, pihak UPTD, pengawas dan camat yang diharapkan untuk memantau dan mengawasi menurut bupati, hanya turun saat jadwal yang sudah ditentukan saja. Seharusnya, UPTD dan Pengawas menyebar, turun langsung ke sekolah untuk melihat dan mengikuti apel, meskipun itu berada diluar jadwalnya.
“Saya harap jangan hanya turun saat jadwal saja. Kalau turun saat jadwal, maka pihak sekolah pasti akan menyiapkannya dengan sedemikian rupa. Akan tetapi kalau dengan cara sidak, maka kita bisa tahu seperti apa situasi dan kondisi yang ada sebagai bahan evaluasi kita bersama,” harapnya.
Bupati dalam kesempatan itu menjadikan SDN 1 Songak kecamatan Sakra sebagai salah satu contoh bagi sekolah lainnya. Dalam sidaknya, Bupati menemukan pelaksanaan apel bendera dengan cukup khidmat. “Saya sangat salut terhadap SD 1 Songak, dalam melaksanakan apel bendera, tidak satu pun muridnya bercanda-canda dibelakang barisan,” sebutnya.
Menurutnya, ketidakdisiplinan para guru PNS akan membawa dampak negative terhadap siswa sebagai peserta didik. “Dari beberapa sidak yang sudah saya lakukan, banyak guru yang malas mengikuti apel bendera. Belum lagi dia suka terlambat,” sentilnya.

Bupati: Tidak Ada Instruksi Potong Gaji
Dari 3280 orang jumlah guru sertifikasi dengan gaji minimal hingga Rp. 5 juta, Bupati Lombok Timur berharap para guru sertifikasi mengeluarkan zakat 2,5 persen. Pihaknya meminta seluruh jajaran SKPD untuk membantu dalam melakukan sosialisasi tentang zakat tersebut.
“Saya tidak menginstruksikan potong gaji, akan tetapi keihklasan dari pada para guru sertifikasi yang sangat kita harapkan. Karena per bulan badan amil zakat daerah (BAZDA) hanya bisa mengumpulkan sebesar Rp. 223 juta per bulannya,” pintanya.
Potensi zakat dengan banyaknya jumlah penduduk dan luas lahan pertanian di Kabupaten Lombok Timur ini sangatlah besar namun sayangnya sejauh ini belum mampu diperoleh Bazda sehingga berdampak pada minimnya hasil perolehan.
Dari data yang ada, menurut bupati, luas persawahan di Lotim mencapai 45.717 hektar dengan hasil produksi pertanian mencapai 365.868 ton padi. Menurut hitungannya, kalau semua zakat itu disalurkan melalui Bazda, maka akan terkumpul 261.165 ton.
“Jika penjualannya Rp 6 juta perton, maka dari gabah tersebut akan terkumpul zakat sebesar 165,935 miliar dalam sekali panen. Perbandingannya mencapai 10 persen anggaran perbelanjaan daerah (APBD) Lombok Timur,” jelasnya.
Bupati menilai, badan amil zakat desa/kelurahan (Bazdes/Kel) belum berjalan seperti apa yang diharapkannya. Padahal terdapat 61 panti asuhan di Lombok Timur yang disantuni Bazda, belum lagi asuhan keluarga dan lain sebagainya.
Sukiman Azmy berharap, seluruh SKPD, BUMD, UPTD, dan Pengawas untuk berpartisipasi aktif pada kedua bidang tersebut. “Kalau kedua bidang tersebut berjalan, maka kita tidak akan lama meretas kemisikan di Lombok Timur,” imbuhnya.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Bupati membuka ruang dialog bersama seluruh jajaran yang ada, sambil menyerap aspirasi. Seperti halnya kepala UPTD Dikpora Suela Lalu Wiramade, pihaknya memberikan sejumlah laporan dan permohonan kepada bupati Lotim.
Dalam laporannya tersebut, untuk wilayah kecamatan Suela sangat kekurangan guru khsususnya di desa Perigi kecamatan Suela, dan sangat kesulitan mengatur kondisi guru yang ada, akibat kekurangan guru tersebut. Untuk pegawai yang nomor induk kepegawaian (NIK) tahun 2009/2010, pihaknya meminta jangan ada mutasi. Sebab kalau terjadi mutasi, maka yang akan menjadi sasaran adalah UPTD Dikpora Suela meski pun itu adalah satu atau dua orang.
Dalam kesempatan itu, pihaknya juga memohon agar Bupati Lotim segera membentuk tim penilai kinerja guru sertifikasi, karena banyak guru sertifikasi yang tidak sesuai dengan hajat dari sertifikasi tersebut sehingga tidak ada lagi guru sertifikasi yang mempunyai asisten.
Sementara itu juga, untuk meningkatkan pendapatan Bazda Lotim, seluruh jajaran, siap membantu dalam melakukan sosialisasi di tenganh masyarakat dan para PNS yang ada di lingkup Pemda Lombok Timur. [cr-017]

Lukisan Politik

Beberapa minggu terakhir ini, Baginda Raja sangat-sangat kecewa dengan para punakawan istana dan semua Distriknya. Karena di samping intensitas pemikiran terhadap rakyat berkurang, juga ada kecenderungan para Distrik lebih mencari nama dan bahkan ada yang mencari selamat masing-masing. Di tengah situasi yang demikian itu, adalah Distrik Keilmuan membuat lukisan Baginda dalam jumlah banyak, itu pun di pampangkan di seluruh gedung keilmuan yang ada di seluruh wilayah kerajaan Lomboq Rumit. Lukisan dimaksud, sebenarnya untuk memberikan semangat kepada para murid agar lebih tenang menghadapi ujian kenaikan tingkat, tetapi yang lebih utama adalah untuk menghibur Baginda Raja. Karena selama ini Distrik Keilmuan selalu dikenal membuat masalah di antara Distrik-distrik yang lain. Bahkan, dana untuk pembuatan lukisan itu pun, diambilkan dari pundi-pundi Distrik yang belum jelas garis aturannya. Sejumlah Ketua gedung keilmuan pun, dengan terpaksa angkat bicara, tetapi itu dilakukan secara diam-diam. Karena kalau melakukan penentangan secara terang-terangan, tentu akan menerima hukuman dari Kepala Distrik. Para punakawan yang ada di Distrik keilmuan pun, belakangan terdengar saling menyalahkan dan saling lempar tanggung jawab. Yang diperdebatkan para punakawan, terutama asal dana pembuatan lukisan yang tidak jelas garis aturannya, berikut pembagian sisa hasil usaha yang tidak proporsional. Baginda yang mendengar persoalan ini terkejut dan meminta para punakawan istana agar memanggil Kepala Distrik keilmuan. “Panggil Kepala Distrik keilmuan sekarang juga, cari dimanapun dia berada agar segera ke istana,” teriak lantang Baginda. Para Punakawan istana dengan sigap melakukan pencarian. Selang beberapa saat, Kepala Distrik yang dicari sudah ada di hadapan Baginda. Belum sempat Kepala Distrik Keilmuan ini duduk, Baginda langsung mengungkapkan kekesalannya, sehingga tak urung membuat Kepala Distrik ini kaget setengah mati. “Apa maksud dari lukisan itu, biayanya dari mana ? Tahukah dampak yang ditimbulkan ?” berondongan pertanyaan Baginda, tak urung membuat Kepala Distrik Keilmuan ini tak bisa menjawab. Hanya terlihat dia memperbaiki cara duduk dan diam menundukkan muka. Buku catatan harian tempat mencatat segala sesuatu lebih erat dipegang. “Jawab itu,” kata Baginda makin keras, sehingga membuat Kepala Distri ini makin kaget. Dengan pelan tapi pasti, sambil membuka buku catatan hariannya, Kepala Distrik ini memberikan jawaban. “Pada intinya, sebenarnya maksud dan tujuan dari lukisan itu, semata untuk memberikan semangat baik kepada murid maupun guru, agar lebih giat memajukan dunia keilmuan,” katanya perlahan. Soal dana yang dipakai itu, lanjutnya, itu berasal dari inisiatif dari masing-masing Ketua Gedung Keilmuan yang ada. “Memang, para Punakawan yang ada di Distrik-lah yang mengumpulkan dana untuk pembuatan lukisan itu, dengan maksud agar ada keseragaman. Sedang yang mengerjakannya adalah orang di luar gedung Distrik,” ungkapnya. “Dana untuk pembuatan lukisan itu, diserahkan oleh masing-masing Ketua Gedung Keilmuan, ketika menerima lukisannya,” lanjut Kepala Distrik itu. “Sadarkah dampak yang ditimbulkan oleh lukisan itu,” tanya Baginda yang mulai bosan dengan penjelasan Kepala Distrik ini. Kepala Distrik membolak balik buku catatan hariannya, untuk mencari jawaban dari pertanyaan Baginda tadi. “Daulat Baginda, dari para Telik Sandi yang ada di Distrik, lebih banyak menginformasikan, bahwa, lukisan tersebut, lebih diartikan sebagai tujuan politis dari tujuan yang sebenarnya. Bahkan, para Ketua Gedung keilmuan banyak yang protes, tetapi tidak disebutkan dari Ketua gedung Keilmuan yang mana,” paparnya. Hanya persoalannya Baginda, terang Kepala Distrik ini, dalam situasi dan kondisi sekarang, perlu Baginda ketahui, bahwa segala tindakan dan program apapun yang dicanangkan oleh Baginda dan semua Distrik yang ada di kerajaan ini, akan menjadi sorotan semua pihak. “Ini tentunya sangat bergantung dari kepentingan tertentu. Jangankan program, senyum saja akan disorot dari sisi negative, apakah senyum beneran ataukah senyum menentang,” katanya. Karena menerangkan terus dengan membaca buku catatan harian, Kepala Distrik ini tidak sadar, kalau Baginda Raja, sebenarnya sudah masuk ke Biliknya untuk istirahat. (Sampun Niki Sanaq)

Pemerintah Kurang Anggaran, Panitia Harus Sesuaikan dengan Jumlah Pemilih

LOMBOK TIMUR, CR - Masih besarnya biaya pendaftaran bagi calon kepala desa saat ini, Kepala BPMPD ini membenarkan masih tingginya biaya pendaftaran bagi calon kades, hanya saja menurutnya pemerintah Lombok Timur telah menitipkan kepada desa yang akan melaksanakan Pilkades di ADD (Alokasi Dana Desa) sebesar masing-masing Rp 3 juta. “Biaya pendaftaran tergantung dari banyaknya calon kades yang akan bertarung, kalau dibebankan kepada Pemerintah Kabupaten tentu sangat berat sekali, dan anggaran dari pemerintah minim,” jelasnya. Biaya pendaftaran menurutnya tergantung jumlah penduduk yang akan memilih, dari situ bisa diperkirakan dana yang akan dibutuhkan setelah pengurangan dari bantuan pemda tersebut. Hal ini memang berbeda dari pilkada yang akan memilih kepada daerah misal gubernur dan bupati, apalagi presiden yang sudah ada dana dari Negara untuk melaksanakan pemilu. Namun demikian, Mohzana menjelaskan, rasio dalam penentuan dana pemilihan desa itu adalah tergantung dari jumlah pemilih di desa yang besangkatan. “Misalkan jumlah pemilih di desa itu dua (2) ribu orang maka rasionya adalah satu pemilih dananya Rp. 10 ribu dikalikan 2 ribu sama dengan Rp 20 juta,” jelasnya. Dengan demikian, lanjut dia, biaya pemilihan ini jika jumlah calon kepala desanya sebanyak dua orang maka tinggal dibagi dua (2) dikurangi Rp 3 juta dari ADD. “Sehingga beban biaya dari calon kades bisa dikurangi,” tegasnya. Karena menurut Mohzana, hal-hal yang penting dalam pembiayaan pilkades itu adalah sesuai dengan tahapan proses pemilihan mulai dari biaya rapat, biaya pendataan daftar pemilih tetap (DPT), biaya sosialisasi seperti pembuatan spanduk, alat-alat pemilihan, pencetakan kertas suara, dan biaya operasional atau biaya takterduga sebagai langkah antisipasi kalau nanti terjadi pemilihan ulang. “Kalau pembelian komputer atau laptop sebagai alat penunjang bisa memanfaatkan fasilitas desa. Jadi jangan membuat anggaran yang membengkak dan membebankan calon kepala desa,” jelasnya. Panitia juga diminta jangan membuat program yang kurang penting, seperti pembuatan baju seragam, dan kebutuhan lain yang tidak menjadi kebutuhan vital dalam proses pemilihan karena hal itu membebani calon. Dan jangan juga jangan terkesan aji mumpung, sehingga bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. [tim CR]

BPMPD Benarkan Instruksi Bupati Melalui SMS

LOMBOK TIMUR, CR - Instruksi Bupati Lombok Timur melalui SMS kepada camat tersebut dibenarkan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMPD) Kabupaten Lombok Timur Drs H. Mohzana SPd M.Pd di kantornya, Rabu (11/04). H Mohzana mengatakan, setelah adanya instruksi dari Bupati melalui SMS pihaknya langsung membuat surat kepada seluruh camat dan kepada kepala desa yang difinitif agar segera melaksanakan pilkades di desa mereka. Hal ini menurut Mohzana dalam rangka memberikan peningkatan pelayanan terhadap masayarakat dan ini tentunya harus membentuk desa definitif yang nantinya akan bisa lebih mudah melayani masyarakat mengenai urusan-urusan yang sangat penting dan mempercepat pembangunan. “Itulah alasan kenapa pilkades itu dipercepat,” katanya. Dikonfirmasi kembali di kediamannya, Sabtu malam (14/04) kamarin ditanya apa rujukannya membuat surat itu kepada camat dan desa ia tenyata mengatakan hal yang berbeda. Ia mengaku hanya masih membuat draf surat kepetusan bupati dan sedang dikaji oleh bagian hukum di sekretariat daerah yang diperkirakan akan jadi Senin (16/04). “Masih ada revisi dari bagian hukum, dan belum ditandatangani Bupati,” ujarnya. Lebih lanjut dikatakan, Kepala BPMPD ini, bahwa desa yang definitif sekarang berjumlah 234 desa dan 20 masih dalam masa persiapan dan akan dibahas di DPRD bulan ini untuk menjadi desa difinitif, sedangkan untuk biaya bagi desa –desa ini yang dulunya berkisar Rp 38 Miliar saat ini sudah mencapai Rp 57,5 miliar. Untuk tahun 2012, yang akan melaksanakan Pilkades menurut H. Mohzana, sebanyak 87 desa dan dari yang 87 tersebut baru 6 desa yang telah melaksanakan pilkades, sehingga sisa 81 dan ada 13 desa yang akan mengadakan Pilkades setelah bulan Mei 2012. “Jadi total yang akan mengadakan Pilkades sesuai perintah atau instruksi Bupati adalah sebanyak 68 desa,” jelasnya. Mohzana mengungkapkan semula bagi desa-desa yang mempunyai masalah dengan tanah kantor desa itu yang nantinya akan ditunda, tetapi pihaknya telah membuat surat pernyataan bagi desa yang mempunyai masalah dengan tanah. Untuk itu nantinya setiap calon akan diberikan surat pernyataan agar mau melunasi tanah kantor desa yang belum dilunasi tersebut kepada pemilik tanah. “Karena nanti kalau tidak dibuatkan surat peranyataan, ini yang akan menjadi masalah dikemudian hari, namun jika itu ditandatangani dan disepakati oleh setiap calon tentunya tidak akan menimbulkan masalah,” jelas Mohzana. Menyinggung soal calon yang akan mencalonkan diri namun bukan penduduk desa setempat, H Mohzana menyebutkan, dalam Perda itu sudah jelas, kalau dia bukan penduduk setempat dan menetap disana selam 6 bulan maka dia tidak bisa mencalonkan diri di desa tersebut. Ia mencontohkan, misalnya ada penduduk asal desa setempat tiba-tiba pulang ingin mencalonkan diri sementara dia tidak pernah tinggal di desa itu atau alamat dalam kartu tanda penduduknya tidak di desa bersangkutan maka dia tidak bisa mencalonkan diri. “Oleh sebab itu, panitia harus jeli dan tegas sesuai dengan aturan atau Perda. Dan kita selaku pengawas juga akan turun kroscek hasil dari kerja panitia,” tegasnya sembari meminta panitia untuk melakukan koordinasi dengan pihak terkait kalau ada hal-hal yang kurang jelas atau ada masalah. [tim CR]

Perda Desa Dinilai Diskriminasi Demokrasi

LOMBOK TIMUR, CR - Pilkades sebagai media proses pergantian atau peralihan pemerintahan desa sekaligus menjadi pesta demokrasi di tingkat bawah, namun demikian masih terdapat pembedaan dalam pelaksanaan pesta demokrasi. Hal itu terbukti dari dana pemilihan yang sebagian besarnya ditanggung oleh calon kepala desa yang akan bertarung dalam pesta demokrasi itu. Perda nomor 3 tahun 2007 tentang desa yang mengatur pembiayaan pilkadesa itu hanya menyatakan bantuan pemerintah daerah dari Alokasi Dana Desa senilai Rp 3 juta. Sementara anggaran pemilihan menghabiskan puluhan juta rupiah yang lebih banyak dibebankan kepada calon kepala desa. Terkait dengan hal itu, Pengamat Hukum dari Universitas Gunung Rinjani (UGR) Abd Muhid, SH, MH mengatakan persoalan pilkades saat ini di Lombok Timur terdapat diskriminasi demokrasi. Karena pada proses pesta demokrasi lain ditingkat atas, semua biaya pesta demokrasi itu ditanggung Negara. Namun kenapa pemilihan kepala desa dan kepala dusun tidak. “Kepala desa dan kepala dusun, adalah kepala wilayah dan jabatan politik, maka semua itu melalui proses demokrasi, nah dalam proses demokrasi itu Negara semestinya membiaya proses demokrasi sampai tingkat bawah, jangan ada diskriminasi,” tegasnya. Semstinya pemerintah membuat aturan tentang hal itu. “Kekosongan norma (aturan, red) itu membuat beban bagi desa dalam pemilihan. Aturan financial pilkadesa itu tidak diatur. Maka itulah yang saya sebut dikriminaisi demokrasi, karena kepala desa atau kadus itu sama-sama jabatan politis dan diproses melalui pemilihan,” ungkapnya. Oleh sebab itu itu, ia menyarankan agar Perda itu diamandemen supaya dalam proses pemilihan itu tidak membebankan calon kepala desa, atau bisa melalui peraturan bupati agar biaya pemilihan itu disesuaikan dengan kondisi desa masing-masing. Kepala BPMPD, H Mohzana mengaku soal adanya penilaian diskriminasi demokrasi, memang sudah dibahas di dewan, namun demikian karena pemerintah kekurangan anggaran sehingga sampai saat ini belum ada perubahan. “Mamang dulu pernah dibicarakan dalam pembahasan di DPRD, namun sampai saat ini belum bisa terpenuhi,” ungkapnya.

Instruksi Pilkades Melalui SMS, Dewan Nilai Bupati “Langgar Kesepakatan”

LOMBOK TIMUR, CR – Instruksi Bupati Lombok Timur melalui SMS (pesan singkat) kepada Camat dan diteruskan ke para Kepala Desa yang menjabat sementara agar melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) paling lambat Mei 2012, tak urung membuat para kepala desa sementara itu segera menginformasikan bawahannya untuk segera membentuk panitia pemilihan. Meskipun ada beberapa desa masih terlihat belum rampung pembangunan kantor desa. Instruksi melalui SMS itu juga tak urung menimbulkan berbagai tanggapan dari kalangan, karena dalam dalam Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan 66 desa di Kabupaten Lombok Timur salah satu disebutkan pada pasal 71 ayat 1: Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, kepala desa dipilih sesuai peraturan perundang-undangan, yang berlaku diproses paling cepat satu bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini. Ayat 2: Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat dilakukan apabila semua persyaratan telah dipenuhi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Berdasakan hal itu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Lombok Timur, HM Qiyamuddin Saman menilai instruksi Bupati itu telah melangar ‘kesepakatan’ dengan dewan, karena yang menjadi syarat pemilihan kepala desa setelah definitif adalah harus memenuhi semua persyaratan, salahsatunya kantor desa harus sudah rampung. “Dalam kesepakatan kita (dewan, red) dulu, desa mekar yang sudah definitif harus rampung dulu pembangunan kantor desa dan tanahnya minimal 12 are baru boleh pemilihan. Jika itu dilakukan maka akan membebangkan kepala desa terpilih nantinya,” tegasnya pada wartawan via hanphone, Ahad (15/04) kemarin. Pihaknya berkeyakinan bahwa tidak semua desa itu telah merampungkan pembangunan dan termasuk persoalan tanah yang sesuai ketentuan. Oleh sebab itu, ia mengaku khawatir jangan sampai setelah pemilihan nanti akan menimbulkan masalah baru, karena telah membebankan kepala desa terpilih. “Jangan sampai dana alokasikan diotak-atik untuk menyelesaikan pembangunan kantor atau pembelian tanah,” tegasnya lagi. Kalaupun ada nota kesepakatan yang akan disiapkan BPMPD, ia menilai hal ini tidak efektif dan bisa memberi ruang masalah baru dikemudian hari. “Semestinya pemerintah mendorong untuk menuntaskan pebangunan kantor dan tanah, karena dalam perda itu jelas tidak ada batas kapan pemilihan itu dilakukan. “Namun paling cepat satu bulan setelah definitif,” jelas anggota dewan dari PAN itu. Menyinggung soal dana yang dibebankan kepada calon kades, semestinya pihak eksekutif mengajukan draf untuk dibahas di parlemen. “Dari dulu kita sudah minta agar diajukan perubahan Perda itu, tapi sampai saat ini belum ada yang diajukan eksekutif, sehingga proses demokrasi pemilihan kepala desa ini sama dengan pemilihan bupati, gubernur maupun presiden atau tidak ada diskriminasi demokrasi,” tegasnya. Oleh sebab itu, ia menyarankan agar pemerintah sebaiknya tidak memaksakan desa itu melakukan pemilihan. “Biarkan masyarakat desa itu menentukan sendiri kapan pemilihannya, dan mendorong merampungkan pembangunan kantor maupun hal lain yang belum selesai, bukan pemilihan,” tegasnya lagi. Pengamat Hukum dari Universitas Gunung Rinjani (UGR) Abd Muhid, SH, MH mengatakan secara administrasi, karena Bupati adalah pejabat Negara, semestinya bupati itu membuat surat keputusan. “Secara administrasi pemerintahan itu dalam bentuk surat keputuasan, karena ia adalah Bupati,” tegasnya. Kalaupun BPMPD mengaku telah membuat surat sebagai tindak lanjutnya, menurut dia, BPMPD itu hanya pelaksana teknis bukan pejabat pembuat keputusan. Mestinya bupati harus membuat Keputusan yang harus ditujukan kepada BPMPD sebagai rujukan BPMPD. ”Jadi secara teknis, kalau BPMPD mengaku membuat surat setelah instruksi Bupati lewat SMS itu, pertanyaannya apa ada tidak dalam SMS itu punya nomor?,” ungkapnya. Ketua Serikat Masyarakat Selatan (SMS), Sayadi SH mengatakan seharusnya bupati tidak perlu melakukan instruksi terkait pemilihan kepala desa karena semua itu sudah jelas dalam Perda pemekaran desa. “Jangan sampai, karena adanya instruksi Bupati kemudian pemerintah desa memaksakan pemililihan itu, padahal bisa saja desa bersangkutan masih ada masalah dengan belum jadi kantor maupun persoalan tanah. Namun karena ada instruksi, sehingga dipaksanakan pemilihan, dan ini akan menyisakan masalah,” tegasnya. Menurut Sayadi, sebaiknya tetap menurut mekanisme, seharusnya masyarakat yang menentukan pemilihan. Nanti masyarakat yang melakukan koordinasi, mengajukan pemilihan ketika desa itu sudah definitif dan punya kantor, karena itu sudah menjadi kewajiban desa yang sudah diatur oleh Perda Pemekaran Desa. Sayadi juga menanggapi, SMS bupati itu tidak memiliki kekuatan hukum sehingga kecuali Bupati menginstrkusikannya melalui surat. “Jadi acuan hukumnya jelas dalam proses pemilihan kades itu,” kata Sayadi. Kepala BPMPD H Mohzana mengatakan, setelah adanya instruksi bupati melalui SMS itu pihaknya langsung membuat draf mengenai surat keputusan (SK) bupati. “Saya sudah serahkan drafnya kepada bagian hukum untuk dikaji,” tegasnya. Dalam pengkajian itu, masih terdapat beberapa koreksi yang harus diperbaiki. ”Sehingga sampai hari Jumat kemarin bagian hukum masih mengkaji, dan insya Alloh hari Senin sudah rampung dibagian hukum kemudian diteruskan kepada Asisten, yang kebetulan Kabag Hukum merangkap Asisten I sehingga bisa diteruskan kepada Sekda untuk diparaf dan ditandatangani Bupati,” kata Mohzana. Namun sampai berita ini dilansir draf itu belum ditandatangani bupati. “Sekarang sudah masuk di meja Pak Bupati,” ujar Kabag Hukum yang juga Plh Asisten I Setdakab, Haris Ridwan pada wartawan, Senin kemarin. Sementara itu, Kabag Humas dan Protokoler Setdakab Lombok Timur, Iswan Rakhmadi dihubungi via telepon Sabtu (14/04) kemarin belum bisa memberikan komentar. ”Nanti Senin saya akan coba hubungi BPMPD,” ujarnya. Senin (16/04) kemarin, Iswan Rakhmadi kembali dikonfirmasi di ruang kerjanya mengatakan, instruksi itu merupakan instruksi kepada camat, di mana camat ini merupakan perpanjangan tangan Bupati, maka Camat itu harus menuntaskan agenda pemerintah. “Salahsatunya adalah persoalan pemilihan kepala desa di masing-masing wilayahnya,” tegas Kabag Humas. Mengenai apa yang disebutkan dengan melanggar kesepakatan itu, Iswan Rakmadi menegaskan, kesepakatan yang mana dilanggar dengan adanya SMS itu, karena inti dari SMS itu hanya merupakan instruksi kepada camat agar menuntaskan agenda di wilayah kerjanya. “SMS itu merupakan stimulasi atau dorongan kepada bawahan. Dan saat ini instruksi bupati itu sudah dibuatkan draf dengan SK nomor: 2/2012,” jelasnya. Karena fenomena sekarang ini di masyarakat, menurut Iswan, ada masyarakat yang antusias untuk segera melakukan pemilihan. Jadi, meskipun ada instruksi bupati kalau kondisinya tidak memungkinkan tentu tidak dipaksakan. [tim CR]